Tandatangan Koalisi SBY Ditunda

Headline News / Election Update / Selasa, 12 Mei 2009 22:11 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Penandatanganan kontrak koalisi partai politik pendukung Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedianya dilakukan Rabu besok, ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Penundaan penandatanganan kontrak koalisi resmi atas permintaan Partai Demokrat. Demikian disampaikan perwakilan tiga parpol yang berkumpul di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (12/5) malam. Tiga parpol yang berkumpul antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai Kebangkitan Bangsa yang sedianya juga hadir, tanpa diketahui alasannya, tidak datang.

Reporter Metro TV Sofie Syarief melaporkan, ada sembilan elite parpol yang hadir. Dari PAN antara lain Sekretaris Jenderal Zulkifli Hassan, anggota Majelis Pertimbangan Pusat Abdillah Toha dan Ketua DPP M. Najib serta pimpinan PAN, Farhan Hamid. Sedangkan dari PPP, ada Wakil Sekjen M Romahurmuziy didampingi anggota Majelis Syariah Ali Hardi. Sementara perwakilan PKS antara lain Sekjen Anis Matta, Ketua Fraksi Mahfud Siddiq dan Wasekjen Abubakar Al Hafsi.

Perwakilan ketiga parpol mengaku tidak mengetahui alasan pasti penundaan penandatanganan kontrak koalisi tersebut. Yang pasti, dalam waktu dekat, akan digelar kembali pertemuan antartiga parpol. Namun, pada level pimpinan.

Penunaan kontrak koalisi parpol pendukung SBY itu boleh jadi dengan terkait isu penunjukkan Boediono sebagai calon wakil presiden SBY pada Pemilihan Presiden 2009. Dan, ketiga parpol ini secara resmi menolak rencana tersebut. Bahkan, dalam wawancara khusus dengan Metro TV, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PAN Amien Rais mengatakan, jika SBY tetap pada rencananya menunjuk Boediono, PAN kemungkinan besar akan mengubah keputusannya untuk bergabung dengan Partai Demokrat.

Sementara, Sekjen PKS Anis Matta pun sempat mengutarakan keberatannya atas gaya komunikasi politik yang dijalankan Partai Demokrat, khususnya SBY. Pasalnya, parpol pendukung SBY samasekali tidak dilibatkan dalam penunjukkan Boediono sebagai cawapres.

Sedangkan Ketua DPP PAN M. Najib menilai, sikap Partai Demokrat tersebut sudah menyalahi tata krama politik. Menurut Najib, kalau memang mau berkoalisi, semestinya Partai Demokrat memandang sama terhadap parpol yang akan berkoalisi, meskipun suara parpol tersebut relatif kecil.

"Ini ada persoalan harga diri partai, harga diri insititusi. Dan kita juga punya gerbong yang panjang di bawah. Nah, yang kedua kalau kita berkoalisi, pikiran kita kan mencari partner, yang menurut pikira kita ini punya peluang untuk menang. Nah, untuk memangkan itu kita perlu menggerakkan mesin partai kita. Sementara ini, dengan cara komunikasi seperti itu, kita mendapatkan protes yang luar biasa dari konstituen kita," jelas Najib.(DSY)